Home > EPC and Migas > Kelanjutan Proyek Petronas Muriah

Kelanjutan Proyek Petronas Muriah

di tv-one beberapa hari lalu ada wawancara dengan Dahlan Iskan, dirut PLN yang baru, yang menyoroti masalah belum adanya pasokan gas untuk PLTG Tambak Lorok milik PLN. disebutkan bahwa PLN akan meminta dengan serius jaminan pasokan ini.

seperti yang banyak diketahui, PLTG Tambak Lorok akan disuplai gas oleh Pertamina EP (melalui Pertamina PPGJ – sekarang sedang tender EPCC) dan Petronas Muriah Ltd (siap award Detail Engineering ke Technip). kedua project tsb boleh dibilang bermasalah, Pertamina harus mentender ulang karena AFE nya terlalu rendah, sementara Petronas harus meng-hold semua kegiatan pengadaan (termasuk siap award ke Technip) karena ada masalah dispute pipeline dengan Bakrie.

jika kedua project ini jalan, ini berita bagus buat para EPC company di Indonesia baik yang spesialis onshore (untuk PPGJ) dan offshore (untuk Muriah).

berikut berita detailnya dari bisnis indonesia 12 jan 2010, khususnya perkembangan Proyek Petronas Muriah…

JAKARTA: Rencana pengembangan gas dari Lapangan Kepodang yang dikelola Petronas Carigali dan didedikasikan untuk pembangkit listrik Tambak Lorok tersumbat, menyusul adanya perbedaan pandangan antarpemangku kepentingan minyak dan gas bumi.

Sumber Bisnis di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan instansinya telah menuntaskan seluruh proses perjanjian jual beli gas sebanyak 116 MMscfd antara Petronas dan PT Perusahaan Listrik Negara.

Dalam perjanjian jual beli gas (PJBG), tuturnya, BP Migas telah menetapkan titik serah berada di Tambak Lorok plant gate.

“Sehingga skema yang kami putuskan adalah konsep pipa hulu. Akan tetapi keputusannya apa kini berada di Menteri ESDM c.q. Ditjen Migas. Dari sisi kami sudah final, tetapi seperti Donggi-Senoro dulu, keputusan bisa berubah menjadi hilir tergantung keputusan pemerintah,” katanya kemarin.

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono sebelumnya menjelaskan BPH Migas telah mengajukan usulan perubahan konsep pengembangan gas Lapangan Kepodang dari hulu ke hilir.

Usulan itu dimaksudkan sebagai alternatif pasokan gas untuk PT Bakrie and Brothers Tbk menggantikan gas dari Kalimantan Timur yang sebelumnya akan ditransportasikan ke Jawa.

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio menambahkan pertemuan antara BPH Migas, BP Migas, dan Ditjen Migas sebenarnya telah sering dilakukan untuk mengevaluasi keekonomian dari dua opsi yang ada untuk Kepodang.

Terakhir, katanya, regulator hilir dan badan pelaksana hulu masing-masing mengajukan perhitungan kepada Menteri ESDM untuk dipilih mana yang terbaik bagi negara.

Menurut dia, selain terbebas dari cost recovery, pemerintah akan mendapatkan penerimaan dari iuran yang dipungut oleh BPH Migas untuk negara dari sebagian toll fee yang dibayar shipper untuk transporter.

Selain itu, katanya, realisasi pemipaan gas dari Kepodang tersebut akan menjadi awal realisasi pembangunan infrastruktur baru gas bumi di Indonesia.

“Namun, kami akui BPH Migas dan BP Migas memang memiliki sudut pandang tersendiri untuk mengevaluasi proyek itu. Dalam kondisi ini, Menteri ESDM memang menjadi penentu apakah skema hilir atau hulu yang akan dipilih,” jelasnya.

Siap laksanakan

Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan apa pun keputusan yang nanti ditetapkan pemerintah, BP Migas akan melaksanakan. “Posisi BP Migas, ya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah [Ditjen Migas].”

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo ketika dikonfirmasi mengatakan sejauh ini belum ada keputusan dari pemerintah apakah pipa gas Kepodang-Tambak Lorok akan diputuskan dengan skema hulu atau hilir. “Itu belum diputuskan. PJBG bahkan masih bisa berubah.”

Dirut PLN Dahlan Iskan berharap realisasi pasokan gas Kepodang yang ditaksir bisa menghemat Rp3 triliun per tahun itu tidak tersandera oleh perbedaan pandangan di antara para stakeholder migas.

PLN, tuturnya, mengharapkan pemerintah segera memilih di antara dua opsi yang telah diajukan oleh BP Migas dan BPH Migas.

Dalam perkembangan lain, Evita mengatakan keputusan proyek Donggi-Senoro diharapkan bisa selesai paling lambat pada Februari 2010. Jika melewati tenggat itu, tuturnya, pemerintah mengkhawatirkan proyek tersebut tertunda dari jadwal semula yaitu kuartal kedua 2013.

Evita mengungkapkan Kementerian ESDM juga telah mengajukan tiga opsi untuk alokasi gas Donggi-Senoro. Pertama, seluruh gas dialokasikan untuk domestik, kedua, seluruh gas diekspor dalam bentuk liquefied natural gas (LNG) dan ketiga kombinasi keduanya.

“Itu opsi-opsi yang kami usulkan, nanti keputusan ada di tangan para menteri,” katanya.

Adapun, dari sisi harga jual dan masalah pendanaan proyek, Evita mengakui sejauh ini belum ada titik temu. Konsumen gas yang terdiri dari PLN, PT Pusri, dan PT Panca Amara Utama hanya sanggup menghargai gas US$4,2 per juta Btu, sedangkan produsen mengajukan sekitar US$5,62 per juta Btu.

“Pendanaan juga belum ada kepastian karena kami sudah rapat dengan perbankan, mereka [bank] masih lihat dulu. Pada prinsipnya keekonomian proyek itu penting untuk mengeluarkan gas,” katanya. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id)

Oleh Rudi Ariffianto
Bisnis Indonesia

About these ads
Categories: EPC and Migas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 43 other followers

%d bloggers like this: