Home > EPC and Migas > tentang cost recovery

tentang cost recovery

(dari innchannels.com)

Cost recovery adalah pengeluaran anggaran negara untuk membiayai investasi pengembangan lapangan migas di Indonesia. Cost recovery dibayarkan pemerintah untuk mengganti semua biaya (100%) yang dikeluarkan kontraktor bagi hasil migas (KPS) yang beroperasi di Indonesia dalam upaya mengembangkan (memproduksi) lapangan migas yang dikelolanya. Karenanya, pengawasan yang efektif terhadap pengeluaran cost recovery menjadi kata kunci.

Faktanya, cost recovery jadi problem krusial selama ini. Studi LP3ES menunjukkan cost recovery itu mencapai Rp 52 triliun per tahun. Dan, itu merupakan inefisiensi dalam pengeluaran pemerintah untuk cost recovery.

Inefisiensi cost recovery terbesar terjadi pada 2002-2004 sebagaimana temuan Pri Agung Rakhmanto dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES), di mana cost recovery membengkak tapi produksi minyak dan jumlah sumur pengembangan (aktivitas pengembangan) menurun. Aktivitas pengembangan lapangan menurun, tapi jumlah rig yang digunakan meningkat.

Data itu, tentu, bisa membuat publik tercengang. Menurut data LP3ES (2007), produksi minyak Indonesia terus menurun sementara cost recovery terus membengkak signifikan untuk ukuran perekonomian nasional (pada 2004 mencapai Rp 52 triliun).

Indikator awal itu menyembulkan beberapa kemungkinan. Pertama, investasi sektor migas banyak dipakai untuk membiayai kegiatan yang sebenarnya tidak produktif dan sangat mahal. Kedua, banyak proyek yang sebenarnya tidak produktif tapi lolos dari pengawasan.

Padahal, jika bisa dilakukan, penghematan 10% saja dari tingkat cost recovery pada 2004 sama artinya dengan memberikan suntikan dana bagi pemerintah tak kurang dari Rp 5,2 triliun. “Penghematan itu akan sangat membantu negara dalam hal keuangan sehingga anggaran untuk kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan,’’ kata Muhamamd Hussein, alumnus pascasarjana Universitas Wisconsin AS, kepada kontributor INNChannels, Miming Ismail, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Studi LP3ES Jakarta menilai penghematan cost recovery di sektor migas dapat menjadi sebuah alternatif yang cukup menjanjikan. Penghematan dapat dilakukan saat ini juga agar hasilnya juga dapat segera dipetik. Sayangnya, lanjut Hussein, ”Cost recovery di sektor migas hingga kini masih misterius.’’

Mayoritas masyarakat belum mengetahui pencapaian dan jumlah kerugian pemerintah (recoverable cost) selama ini, mulai dari biaya eksplorasi, biaya pengembangan lapangan, produksi, dan administrasi. Makin misterius lantaran tidak adanya transparansi.

“Pihak yang mengetahui cenderung diam. Perjalanan migas seperti di peti-es-kan karena dianggap sensitif dan diwarnai banyak konflik kepentingan. Padahal, cost recovery luar biasa besar, mencapai Rp 52 trilun per tahun,’’ kata Hussein.

Pri Agung Rakhmanto, ahli ekonomi-politik perminyakan lulusan pascasarjana Universitas Colorado AS, menyingkapkan adanya ironi dalam masalah cost recovery. Diduga ada kecurangan, persekongkolan, dan kesengajaan agar kasus ini tak terkuak. “Karena ini lahan basah bagi kelompok tertentu,’’ tukasnya.

Di era kepemimpinan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sejak zaman Gus Dur, Megawati sampai SBY-JK saat ini, menurut Pri Agung, besar kemungkinan selama ini terjadi ‘something wrong’ dalam pengelolaan cost recovery. Karena itu, patut dicermati kinerja BP Migas terkait urusan teknis, administratif, dan manajerial dalam pengelolaan sumberdaya alam ini.

Adakah upaya konkret dari pemerintah untuk mengungkapkan inefisiensi dan tidak transparannya Badan Pengelola Migas selama ini?

Selayaknya pemerintah segera membeberkan apa adanya agar publik dapat mengetahui duduk perkara di balik bisnis migas yang penuh misteri ini. “Gagasan minyak untuk pendidikan dan kelestarian hutan bernilai positif. Tapi, dalam konteks dalam negeri Indonesia, gagasan itu perlu diimbangi langkah yang kredibel, terutama menyangkut penghematan dan efisiensi cost recovery eksplorasi migas,” tambah Hussein yang juga Deputi Direktur LP3ES.

Angin segar, memang, mulai berembus ketika pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tahun ini. Masyarakat lega dan menghargai keputusan itu. Pemerintah, sebaliknya, berupaya mengatasi defisit keuangan dengan melakukan penghematan anggaran di sektor-sektor lain.

Categories: EPC and Migas
  1. isti
    June 29, 2008 at 4:55 am

    tulisan anda membantu saya dalam mencari bahan buat skripsi, dan jika tidak keberatan, saya membutuhkan lebih banyak data tentang cost recovery ini.mohon bantuannya
    terima kasih

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: